Tinjauan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Melalui Arbitrase Online

Abstract

Saat transaksi e-commerce terjadi antara individu dari dua negara berbeda, muncul masalah hukum yang harus menentukan lokasi hukum yang sulit karena transaksi terjadi di dunia maya tanpa batas negara. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Online Dispute Resolution (ODR) mirip dengan penyelesaian sengketa konvensional tetapi menggunakan internet. ODR termasuk dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti arbitrase. Arbitrase, baik online maupun konvensional, dapat dilakukan jika ada perjanjian antara pihak yang bersengketa dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun dasar hukum untuk arbitrase online sudah ada, masih terdapat masalah; 2) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian sah jika syaratnya terpenuhi, terkait dengan pasal 1338 dan pasal 1867 tentang pembuktian, serta pasal 1868 tentang akta otentik. Dalam konteks arbitrase, jika Arbiter ditunjuk oleh BANI atau Ketua Pengadilan Negeri (pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999), maka putusan dianggap otentik. Arbitrase online sah menurut hukum karena memenuhi syarat sahnya perjanjian dan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik sesuai dengan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.